Tata Urutan Perundang-undangan
Indonesia
Pada pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota."
·
Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dan disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Materi muatan UUD 1945 meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan negara dan sebagainya.
Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dan disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Materi muatan UUD 1945 meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan negara dan sebagainya.
·
Ketetepan Majelis
Permusyawaratan Rakyat adalah
bentuk putusan MPR yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan sebagai
pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam siding-sidang MPR.
·
Undang-Undang (“UU”) dibentuk
oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden. Materi muatan UU
berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 meliputi: (1)
Hak-hak asasi manusia; (2) hak dan kewajiban warga negara; (3) pelaksanaan dan
penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara; (4) wilayah
negara dan pembagian daerah; (5) Kewargangeraaan dan kependudukan; (6) keuangan
negara. Selain itu, materi muatan UU yang lain adalah hal-hal yang
diperintahkan oleh suatu UU untuk diatur dengan UU.
·
Sementara, Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (“Perppu”) ditetapkan oleh Presiden ketika negara dalam
keadaaan kegentingan yang memaksa. Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam
persidangan berikutnya. Jika tidak mendapat persetujuan, maka Perppu ini harus
dicabut. Materi muatan Perppu sama dengan materi muatan UU.
·
Peraturan Pemerintah (“PP”) ditetapkan
oleh Presiden. Materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana
mestinya.
·
Peraturan
Presiden (“Perpres”) juga ditetapkan oleh Presiden. Materi muatan
Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh UU atau materi untuk melaksanakan
Peraturan Pemerintah.
·
Sedangkan, Peraturan Daerah
(“Perda”) terdiri dari tiga kategori. Yakni, (1) Perda Provinsi yang ditetapkan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) di tingkat Provinsi bersama dengan
gubernur; (2) Perda Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama
dengan bupati/walikota; dan (3) Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat
oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau
nama lainnya.
Dan perlu juga
diketahui bahwa, dari berbagai peraturan perundang-undangan dalam urutan
tersebut, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam
UU dan Perda. Hal ini disebabkan, salah satunya, bahwa UU dan Perda dibuat
oleh lembaga yang merepresentasikan rakyat, yakni DPR dan DPRD.
Malang,
17 September 2013
Tidak ada komentar:
Posting Komentar