Anak dalam Pusaran Penegakan Hukum Pidana
Anak dalam berbagai sistem hukum di seluruh negara mendapatkan
prioritas perlindungan karena anak bagian dari kelompok rentan. Untuk
itu, seluruh negara berupaya keras untuk mewujudkan suatu sistem
peradilan, khususnya pidana, yang ramah terhadap anak.
Beberapa konsep penting untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak juga telah ditelurkan seperti konsep keadilan restorative.
Bahkan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, terutama tindak
pidana serius, yang melibatkan orang dewasa tetaplah dianggap sebagai
korban dan tidak dapat diposisikan sebagai pelaku.
Secara internasional beragam pengaturan mengenai anak setelah disahkannya Konvensi Hak Anak
banyak bermunculan. Indonesia termasuk negara yang mengikuti
kecenderungan internasional untuk menempatkan anak dalam suatu
perlindungan khusus, terutama anak yang berkonflik dengan hukum.
Sejalan dengan itu, Indonesia juga sudah mengadopsi beragam ketentuan
yang secara khusus berupaya melindungi anak. Indonesia bahkan sudah
memberlakukan UU No 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya mengatur
mekanisme perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
Namun ada satu masalah lagi yang penting untuk dipikirkan oleh para
pembuat kebijakan. Yakni bagaimana melindungi kepentingan anak dalam
situasi khusus, dimana anak menjadi “korban” tidak langsung dalam sebuah
tindak pidana tertentu. Anak yang tidak memiliki kaitan langsung dengan
sebuah peristiwa pidana, bisa menjadi “korban” dari sebuah sistem hukum
yang tidak dapat merespon dengan baik kebutuhan perlindungan bagi anak
tersebut.
Beberapa hari ini, masyarakat Indonesia disajikan berita perkara
korupsi dan pencucian uang yang melibatkan beberapa petinggi partai
politik atau orang-orang yang dianggap terafiliasi dengan partai politik
tertentu.
Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, aset-aset kekayaan baik
benda bergerak ataupun tidak bergerak ataupun kekayaan yang terlibat
langsung ataupun yang tidak terlibat langsung dengan perkara tersebut
dapat disita oleh negara. Masalahnya, penyitaan tersebut memiliki
dampak, baik langsung ataupun tidak, terhadap kepentingan anak.
Dalam kasus pencucian uang terbaru yang melibatkan Tersangka AF, ada
pertanyaan penting tentang bagaimana negara melindungi kepentingan anak
dari pasangan AF dan Sefti Sanustika. Jika seluruh asetnya disita, lalu
bagaimana si anak dapat melanjutkan kehidupannya. Dalam kasus ini, AF
–saat artikel ini dipublikasikan- masih dalam posisi tersangka, namun
seluruh aspek ekonomi yang dapat menunjang dan mempertahankan
kepentingan si anak justru telah dicabut melalui penyitaan oleh negara.
Masih terkait kasus yang sama, DM, seorang pelajar SMK yang hendak
dijadikan saksi untuk tersangka LHI, juga telah menjadi “korban”. Hukum
Indonesia–Pasal 64 ayat (2) UU No 23 Tahun 2002-
telah melarang anak–anak yang “terlibat” dalam suatu peristiwa pidana
untuk ditampilkan secara jelas identitasnya. Penegakan hukum pidana pada
dasarnya tidak boleh menciderai aspek paling penting dari perlindungan
kepentingan anak.
Dalam kasus AF dan LHI, penting untuk dipelajari sejauh mana negara
dapat melindungi kepentingan anak-anak yang terlibat secara tidak
langsung dalam pusaran penegakan hukum pidana. Kepentingan anak penting
untuk tetap dilindungi, meski orang-orang terdekat mereka diduga
terlibat dalam suatu kejahatan serius.
Anak-anak tidak dapat dianggap secara hukum memiliki pengetahuan dan
kesadaran yang cukup mengenai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang
terdekatnya. Oleh karena itu, melindungi kepentingan anak harus
mendapatkan prioritas dalam penanganan kasus tindak pidana.
Sulit dibayangkan bagaimana anak dari Sefti Sanustika dapat
mempertahankan kehidupannya di saat seluruh aspek ekonomi yang
semestinya dapat mendukung kehidupan dan kepentingannya justru disita
oleh negara. Harus ada mekanisme lain sebagai jalan keluar agar
kepentingan mendasar anak tidak terganggu.
Harus diakui instrumen hukum HAM internasional dan nasional juga masih
belum mencakup pengaturan mengenai anak-anak dalam peristiwa seperti
ini. Namun bukan berarti dengan ketiadaan instrumen lalu dapat begitu
saja mengabaikan perlindungan anak. Negara wajib memikirkan bagaimana
penegakan hukum pidana yang dilakukan tidak serta merta mengabaikan
kepentingan anak.
Begitu juga dalam kasus DM, seharusnya negara memperhatikan secara
serius kepentingan anak yang telah dilindungi oleh hukum. Ada dampak
psikologis yang diterima oleh DM, dan harus juga diperhitungkan saat
negara hendak menegakkan hukum. Dan dalam konteks itu, negara wajib
berperan aktif untuk melindungi kepentingannya. Terlepas dari persoalan
ikatan perkawinan yang terjadi, namun DM tetaplah anak-anak yang masih
dalam pengampuan kedua orang tuanya. DM juga memiliki hak yang sama
seperti anak-anak Indonesia yang lainnya.
Jangan sampai upaya negara untuk mencari dan menegakkan keadilan malah menciptakan ketidakadilan yang baru.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar