Jumat, 01 November 2013

Diperiksa KPK 10 Jam, Sekretaris Ratu Atut: Saya Lapar

Diperiksa KPK 10 Jam, Sekretaris Ratu Atut: Saya Lapar


Diperiksa KPK 10 Jam, Sekretaris Ratu Atut: Saya Lapar
Ratu Atut Chosiyah (Liputan6.com/Abdul Aziz Prastowo)
Liputan6.com, Jakarta : Sekretaris Pribadi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Risa, memilih tak berkomentar usai diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak dengan tersangka Tubagus Chaery Wardana.
Risa yang mengenakan kemeja batik lengan panjang itu hanya mengumbar senyum saat diberondong pertanyaan oleh wartawan. Dia juga enggan menjawab saat ditanya soal kemungkinan keterlibatan Ratu Atut dalam kasus ini.
Mendengar pertanyaan itu, perempuan berkerudung itu malah mengaku lapar. "Saya lapar, mau cari makan," kata Risa. Dia kemudian berlalu dengan menumpang mobil BMW warna perak bernomor polisi B 2970 LJ yang sudah menunggunya.
Risa diperiksa penyidik KPK sejak pukul 10.00 WIB. Dia baru keluar dari lobi Gedung KPK tepat pukul 20.00 WIB. Pemeriksaan Risa ini diduga terkait dengan sengketa Pilkada Lebak yang menurut informasi juga melibatkan Ratu Atut.
Dalam kasus ini, Tubagus Chaery Wardana yang juga adik kandung Ratu Atut telah menjadi tersangka karena diduga memberi suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar. Ratu Atut juga menjadi saksi dalam kasus ini. (Eks)

kembali diperiksa KPK




kembali diperiksa KPK


Kasus Hambalang, keponakan Gus Dur kembali diperiksa KPK




Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan gratifikasi terkait proyek Hambalang yang menjerat Anas Urbaningrum. Kali ini penyidik kembali memanggil seorang saksi bernama Irfan Wahid atau biasa dikenal Ipang Wahid.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AU (Anas Urbaningrum)," ujar Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Jumat (1/11).

Ipang merupakan keponakan mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dia putra dari adik kandung Gusdur bernama Salahuddin Wahid.

KPK memeriksa Ipang dengan kapasitasnya sebagai pegawai Fastcom. Adapun Fastcom tempat Ipang bekerja adalah konsultan komunikasi politik Anas Urbaningrum saat Kongres Partai Demokrat digelar di Bandung pada tahun 2010 lalu. Ini merupakan pemeriksaan kesekian kalinya untuk Ipang dalam kasus ini.

Selain Irfan, KPK juga memanggil saksi lainnya yakni Wahyudi Utomo seorang mahasiswa dan Riyadi, sopir.
[did]

Singgung Anas Digantung di Monas, Ruhut Ribut dengan PPI

Singgung Anas Digantung di Monas, Ruhut Ribut dengan PPI

Baku-hantam nyaris terjadi antara kader-kader Demokrat dan ormas PPI.

ddd
Jum'at, 1 November 2013, 15:34 Anggi Kusumadewi, Nila Chrisna Yulika
Ruhut Sitompul.
Ruhut Sitompul. (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)
– Politisi Demokrat Ruhut Sitompul terlibat keributan dengan anggota ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) di acara diskusi salah satu stasiun televisi swasta di Batam, Kepulauan Riau. Keributan itu nyaris berujung dengan baku hantam antara kader-kader Demokrat dengan anggota PPI.

Ruhut, Jumat 1 November 2013, mengatakan tak memulai keributan itu. “Jadi begini, saat itu ada wawancara dengan Anas dan aku diminta menanggapi. Aku bilang, ‘Anas, gara-gara kau ngomong digantung di Monas, aku dikirimi tali gantungan untuk dikasih ke kau.’ Eh, mereka (PPI) tidak terima,” kata anggota Komisi III DPR itu.

Menurut Ruhut, anggota PPI itu lantas marah-marah, menunjuk-nunjuk, dan memaki dirinya. Sementara kader Partai Demokrat lain yang ikut menghadiri acara diskusi itu ikut bereaksi membela Ruhut. Baku-hantam kader Demokrat dan PPI pun hampir saja terjadi.

Tapi Ruhut mengatakan berhasil menengahi keributan itu. “Kalau tidak aku cegah, sudah jadi perkedel mereka itu,” kata dia. Keributan di ruang acara akhirnya bisa diredam.

Namun perkara itu ternyata belum selesai. “Saat aku di luar merokok, hampir ribut lagi. Tapi aku bilang ke mereka, ‘Kau lihat muka gua, udahlah nggak usah ribut-ribut,’” kata Ruhut.

Secara terpisah, Juru Bicara PPI Tridianto membenarkan adanya keributan tersebut. Namun Tri tidak mengetahui persis duduk perkaranya. “Saya belum tahu kelanjutannya,” kata dia.

Pengurus PPI lainnya, Sri Mulyono,  juga membenarkan ada kekisruhan di Batam. Dia mengatakan, Ruhut berseteru dengan anggota PPI Andy Subiakto. “Tapi sudah selesai kok,” kata dia. (sj)

KPU: Pengumuman DPT Tak Akan Berubah

KPU: Pengumuman DPT Tak Akan Berubah

Mereka mengaku terus berusaha memperbaiki data yang ada.


Ketua KPU Husni Kamil Manik mengecek Daftar Calon Tetap
Ketua KPU Husni Kamil MaKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, menegaskan tidak ada perubahan jadwal pengumuman daftar pemilih tetap (DPT) pada Senin, 4 November 2013. Menurut dia, KPU terus berusaha memperbaiki data yang ada.

"Penjadwalan tetap tidak ada perubahan. Kemarin itu yang diminta konsentrasinya adalah bagaimana supaya tiga lembaga, KPU, Bawaslu, dan Kemendagri, lebih mengoptimalkan kualitas data pemilh yang ada," ujar dia.
"Jadi, belum ada yang secara mendetail meminta untuk pengunduran itu," kata Husni saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Jumat 1 November 2013.

Husni mengatakan, hari ini proses penetapan di kabupaten/kota sedang berlangsung dan sehari berikutnya posisinya sudah di provinsi. Setelah itu, lanjutnya, dalam waktu tiga hari ke depan, KPU akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu.

"Setiap hari kami akan koordinasi dengan Bawaslu. Dengan Kemendagri rencananya tadi. Kami coba komunikasi bagaimana supaya besok bisa rapat koordinasi tiga pihak ini," ujarnya.

Terkait sekitar 10,4 juta daftar pemilih yang diduga tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK), Husni mengatakan, masih perlu dikonfirmasi lagi. Sebab, Kemendagri masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan keakuratannya.

"Kami mendapat informasi beberapa lokasi tempat tinggal pemilih tersebut, mereka tinggalnya berkelompok seperti ada sebagaian di sekolah-sekolah yang menyediakan pondokan," katanya.
Kemudian di lembaga pemasyarakatan, karena KPU sudah mengirim surat ke Kemenkum HAM supaya diberi surat edaran ke lapas-lapas agar data yang diberikan itu tidak sekedar nama.
nik mengecek Daftar Calon Tetap (Antara/ Fanny Octavianus)
 
VIVAnews - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, menegaskan tidak ada perubahan jadwal pengumuman daftar pemilih tetap (DPT) pada Senin, 4 November 2013. Menurut dia, KPU terus berusaha memperbaiki data yang ada.

"Penjadwalan tetap tidak ada perubahan. Kemarin itu yang diminta konsentrasinya adalah bagaimana supaya tiga lembaga, KPU, Bawaslu, dan Kemendagri, lebih mengoptimalkan kualitas data pemilh yang ada," ujar dia.
"Jadi, belum ada yang secara mendetail meminta untuk pengunduran itu," kata Husni saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Jumat 1 November 2013.

Husni mengatakan, hari ini proses penetapan di kabupaten/kota sedang berlangsung dan sehari berikutnya posisinya sudah di provinsi. Setelah itu, lanjutnya, dalam waktu tiga hari ke depan, KPU akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu.

"Setiap hari kami akan koordinasi dengan Bawaslu. Dengan Kemendagri rencananya tadi. Kami coba komunikasi bagaimana supaya besok bisa rapat koordinasi tiga pihak ini," ujarnya.

Terkait sekitar 10,4 juta daftar pemilih yang diduga tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK), Husni mengatakan, masih perlu dikonfirmasi lagi. Sebab, Kemendagri masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan keakuratannya.

"Kami mendapat informasi beberapa lokasi tempat tinggal pemilih tersebut, mereka tinggalnya berkelompok seperti ada sebagaian di sekolah-sekolah yang menyediakan pondokan," katanya.
Kemudian di lembaga pemasyarakatan, karena KPU sudah mengirim surat ke Kemenkum HAM supaya diberi surat edaran ke lapas-lapas agar data yang diberikan itu tidak sekedar nama.

Setelah Akil Mochtar Dipecat dengan Tidak Hormat


Setelah Akil Mochtar Dipecat dengan Tidak Hormat


Mahkamah Konstitusi (MK) memulai babak baru. Periode 2013-2014, lembaga peradilan ini dipimpin ketua baru, hakim konstitusi Hamdan Zoelva. Hamdan Zoelva sebelumnya menjabat wakil ketua MK.
Hamdan menggantikan Akil Mochtar yang dipecat Majelis Kehormatan MK karena terlibat kasus suap sengketa pilkada dan dugaan kepemilikan narkoba.

Bekas politikus Partai Bulan Bintang itu terpilih setelah melewati putaran kedua pemilihan ketua MK, Jumat 1 November 2013. Pada putaran pertama, Hamdan memperoleh suara 4 suara dan Arief Hidayat 3 suara. Disusul Ahmad Fadlil Sumadi yang memperoleh 1 suara.

Sesuai dengan aturan, calon harus mengantongi lebih dari separuh suara hakim konstitusi. Di putaran kedua, Hamdan memperoleh 5 suara, mengalahkan Arif Hidayat yang memperoleh 3 suara.

"Hamdan Zoelva terpilih menjadi ketua MK periode 2013-2016," ujar Hamdan Zoelva, yang juga menjadi Ketua Rapat Pemilihan Ketua MK.

Hamdan menghadapi beban cukup berat, mengingat tingkat kepercayaan publik terhadap MK saat ini rendah setelah skandal suap dalam penyelesaian sengketa pilkada yang melibatkan Akil Mochtar terbongkar.
Bahkan, banyak pihak meminta semua putusan MK yang ditangani Akil Mochtar, dianulir karena terindikasi korup. [Baca selengkapnya: Ketua Jadi Tersangka Suap, Putusan MK Ramai-ramai Diragukan]

Meski diakui Hamdan tugas ketua sangat berat di tengah situasi yang dihadapi MK saat ini, namun dia tetap optimis bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK.

Hamdan mengungkapkan, dirinya dan wakilnya, Arief Hidayat, telah memikirkan beberapa langkah-langkah konkret yang akan diambil ke depannya. Salah satunya adalah dengan melakukan deteksi dini terhadap perilaku hakim.

"Langkah kongkret yang akan kami lakukan adalah, pertama melakukan early warning (deteksi dini) dalam menjaga dan menegakkan wibawah mahkamah," jelas Hamdan.

Pekerjaan berat lain yang akan diembannya adalah menata dan meningkatkan kemampuan serta kapasitas seluruh komponen yang mendukung pekerjaan mahkamah. Terutama mengenai kepaniteraan serta kesekretariatan di Mahkamah Konstitusi.

"Itulah yang paling pokok yang akan kami lakukan pada masa-masa awal ini," kata Hamdan.

Usai pemilihan, Hamdan mengatakan akan segera menyurati DPR terkait hasil pemilihan hakim MK yang baru. Menurutnya, dengan adanya pengganti Akil, maka mekanisme kerja hakim akan kembali seperti semula.

"Setelah hakim konstitusinya sudah ada, panel akan kembali ke semula, yakni tiga panel," katanya.

Sementara ketika disinggung apakah akan mendesak DPR untuk segera memilih hakim konstitusi pengganti Akil, Hamdan mengaku tidak akan melakukannya.

"Saya kira tidak perlu didesak DPR akan cepat karena ini kan perlu tambahan satu hakim. Tidak perlu didesak tapi tentu kami berharap lebih cepat lebih baik," kata Hamdan.

Buktikan politisi bisa
Terpilihnya Hamdan Zoelva, menurut anggota Komisi III Martin Hutabarat, Jumat 1 November 2013, merupakan pertaruhan dalam mengembalikan kepercayaan publik kepada MK. Apalagi, Hamdan berasal dari partai politik.
Salah satunya disampaikan Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM yang berharap ketua MK bukan dari unsur partai politik. Hal ini dinilai penting agar kasus seperti Akil Mochtar yang berasal dari unsur politisi tidak terulang lagi. [Baca Pukat UGM: Ketua MK Jangan dari Unsur Parpol]

"Masyarakat berharap Ketua MK tidak berlatar belakang politikus. Tapi ternyata harapan masyarakat dijawab berbeda oleh hakim MK," kata Martin di Gedung DPR.

Karena itu, kata Martin, Hamdan punya tugas berat untuk membuktikan bahwa hakim dari partai politik bisa memimpin MK dengan baik. "Hamdan diusulkan oleh presiden. Kalau (Hamdan) mengikuti jejak Akil, dia juga bisa mempermalukan pemerintah," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Al Muzzamil Yusuf meminta agar masyarakat tidak mendikotomikan hakim MK dengan latar belakang mereka. Apakah berasal dari partai politik, atau pun dari akademisi.

"Mahfud MD juga mantan politisi dan memiliki track record yang baik sebagai mantan Ketua MK," katanya.

Muzzamil mengajak masyarakat untuk menghormati pilihan hakim MK dan mengajak semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada Ketua dan Wakil Ketua MK yang baru untuk memimpin lembaga tinggi negara itu.
"Jangan dulu dikatakan (hakim dari) partai politik buruk," kata dia.

Karier Hamdan Zoelva
Sebelum menjabat sebagai hakim konstitusi, ayah tiga anak ini adalah seorang politikus.
Ketika reformasi 1998-1999, bersama sejumlah tokoh ormas Islam yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), Hamdan mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB). Di partai ini, dia ditunjuk menjadi wakil sekretaris jenderal. Pada pemilu 1999, dia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Di PBB, Hamdan juga pernah menjabat sebagai ketua umum (2006-2008). Terakhir, Hamdan menjabat sebagai wakil ketua umum Dewan Pimpinan Pusat PBB dan wakil ketua Badan Kehormatan Pusat PBB (2005-2010).

Selama duduk di DPR, Hamdan pernah menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PBB (1999-2004); Wakil Ketua Komisi II DPR RI (1999-2004); Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI Perubahan UUD 1945 (1999-2004); Wakil Ketua Komisi A Sidang Tahunan MPR RI 2000 mengenai Perubahan UUD 1945 (2000).

Hamdan Zoelva juga bukan orang baru kemarin yang terjun di bidang hukum. Dia adalah Doktor Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Padjajaran Bandung.

Jauh sebelum terjun ke politik praktis, sejak 1987 hingga 2010, dia adalah seorang advokat. Pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat, 21 Juni 1962, itu pernah menjadi asisten pengacara dan konsultan hukum pada Law Office OC. Kaligis & Associates Jakarta (1987-1990).

Tahun 1990, dia menjadi salah satu pendiri Law Firm SPJH (Sri Haryanti Akadijati, Poltak Hutajulu, Juniver Girsang, Hamdan Zoelva, dan Januardi S. Hariwibowo). Partner pada Law Firm Hamdan, Sujana, Januardi & Partner (1997-2004), partner pada Law Firm Hamdan & Januardi (2004-2010).

Hamdan juga pernah menduduki jabatan di pemerintahan. Dia pernah menjabat Staf khusus Menteri Sekretaris Negara RI (2004-2007) dan menjadi Tim Ahli Pimpinan MPR RI, mengenai Kajian Perubahan UUD 1945 (2008).

Hamdan juga tercatat sebagai salah satu tokoh yang berperan dalam perubahan UUD 1945 periode 1999-2002, sekaligus mengantarkan kelahiran Mahkamah Konstitusi. Ia menjadi anggota Panitia Khusus penyusun Rancangan Undang-Undang MK.

Bahkan, ia menjadi satu di antara anggota DPR yang terlibat dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Konstitusi periode pertama dari unsur DPR.

MK terbentuk, Hamdan tak lantas lepas tangan. Melalui Forum Konstitusi (FK), organisasi yang didirikan para pelaku perubahan UUD 1945, ia masih berinteraksi dengan MK. Dengan posisi sekretaris, Hamdan masih tetap terus bekerja sama dengan MK melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman tentang UUD 1945 ke berbagai lapisan masyarakat.

Kedekatan Hamdan dengan MK juga ditandai dengan keterlibatannya pada persidangan di lembaga itu. Pada sidang-sidang yang dia hadiri itu, Hamdan telah mencicipi berbagai kedudukan. Antara lain, mewakili DPR dalam sidang pengujian undang-undang.

Di kesempatan lain ia menjadi wakil pemerintah, mendampingi Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara, untuk memberikan keterangan. Pada sidang pengujian undang-undang maupun sengketa hasil pemilu, Hamdan juga pernah menjadi pemohon dan kuasa hukum pemohon.

Akil dipecat tidak hormat
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sendiri akhirnya memutuskan memecat Ketua MK nonaktif Akil Mochtar, Jumat 1 November 2013. Ia diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti melanggar kode etik hakim.
Pelanggaran yang dilakukan oleh Akil tak hanya satu, namun bertumpuk.

"Sanksi pemberhentian tidak hormat kepada hakim terlapor (Akil Mochtar)," ujar Ketua MKMK, Harjono, dalam ucapan putusan di gedung MK.

Harjono menuturkan sanksi tersebut dijatuhkan setelah Akil dinyatakan telah melanggar kode etik sebagai hakim konstitusi. Majelis berkeyakinan bahwa Akil telah melanggar pasal 23, pedoman dan perilaku hakim konstitusi.
"Maka sah dilakukan sanksinya pemberhentian tidak hormat," tegasnya.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Akil tak hanya satu, namun bertumpuk.

Pertama, dalam daftar dosa Akil adalah terkait penanganan sengketa pilkada. Akil diduga bersalah dalam penyelesaian sengketa Pilkada Banyuasin di Sumatera Selatan dan sejumlah perselisihan pilkada di daerah lain.

"Berdasarkan saksi, Akil Mochtar memerintahkan panitera MK menetapkan putusan tanpa melalui rapat permusyawaratan hakim," kata Hakim Harjono.

Harjono menyatakan, Akil Mochtar diduga menggunakan kewenangannya sebagai hakim untuk membagi perkara antara panelnya dengan panel lain.
"Perkara pilkada dari Kalimantan lebih banyak ditangani panel Akil," ujar Harjono.

Kedua, terkait rekening dan transaksi tak wajar yang dimiliki Akil. Akil memiliki 15 rekening bank, sedangkan istrinya punya 5 rekening.

Ketiga, terkait narkotika yang dimiliki Akil. Mantan politikus Partai Golkar itu diduga menyimpan narkotika, yakni tiga linting ganja utuh dan satu bekas pakai, dua pil inex ungu dan hijau.

Keempat, terkait hobi Akil pelesir ke luar negeri. Berdasarkan keterangan saksi, Akil Mochtar sering pergi ke luar negeri dengan keluarga ajudan dan sopir tanpa pemberitahuan pada Sekjen MK, termasuk ketika ke Singapura pada 21 September 2012.

Kelima, terkait kepemilikan mobil-mobil mewah Akil. Berdasarkan surat keterangan Ditlantas Polda Metro Jaya, Toyota Crown tidak didaftarkan ke Ditlantas. Ada kesan mobil itu dimiliki secara tidak sah. Belum lagi Akil mendadak punya tiga mobil dalam tiga bulan. [Baca selengkapnya: Dipecat, Ini Deretan Pelanggaran Etika Akil Mochtar]

Kata Harjono, keputusan ini tidak akan berpengaruh pada proses pidana yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi. "Apapun hasil akhir di KPK, tidak akan mengubah hasil keputusan majelis," ucapnya.

Majelis Kehormatan akan langsung mengirimkan putusan ini kepada MK untuk diajukan kepada Presiden. "Presiden akan menerbitkan Keppres 14 hari setelah diberikan surat ini," katanya. (eh)

Urutan Perundang-undangan Indonesia

Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia

           Pada pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f.  Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
"
·        
Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dan disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Materi muatan UUD 1945 meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan negara dan sebagainya.
·         Ketetepan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah bentuk putusan MPR yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam siding-sidang MPR.
·         Undang-Undang (“UU”) dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden. Materi muatan UU berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 meliputi: (1) Hak-hak asasi manusia; (2) hak dan kewajiban warga negara; (3) pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara; (4) wilayah negara dan pembagian daerah; (5) Kewargangeraaan dan kependudukan; (6) keuangan negara. Selain itu, materi muatan UU yang lain adalah hal-hal yang diperintahkan oleh suatu UU untuk diatur dengan UU.
·         Sementara, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“Perppu”) ditetapkan oleh Presiden ketika negara dalam keadaaan kegentingan yang memaksa. Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya. Jika tidak mendapat persetujuan, maka Perppu ini harus dicabut. Materi muatan Perppu sama dengan materi muatan UU.
·         Peraturan Pemerintah (“PP”) ditetapkan oleh Presiden. Materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.
·          Peraturan Presiden (“Perpres”) juga ditetapkan oleh Presiden. Materi muatan Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh UU atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.
·         Sedangkan, Peraturan Daerah (“Perda”) terdiri dari tiga kategori. Yakni, (1) Perda Provinsi yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) di tingkat Provinsi bersama dengan gubernur; (2) Perda Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama dengan bupati/walikota; dan (3) Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.  

Dan perlu juga diketahui bahwa, dari berbagai peraturan perundang-undangan dalam urutan tersebut, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam UU dan Perda. Hal ini disebabkan, salah satunya, bahwa UU dan Perda dibuat oleh lembaga yang merepresentasikan rakyat, yakni DPR dan DPRD.
Malang, 17 September 2013

Hukum Bisnis Internasional

Hukum Bisnis Internasional


Hukum bisnis internasional dewasa ini semakin terasa dibutuhkan. Hal ini disebabkan transaksi bisnis juga telah merambah melintasi batas-batas negara. Selain itu, upaya untuk terus menjaga perdamaian dunia melalui lembaga-lembaga internasional semakin membuat para pelaku bisnis optimis dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain di berbagai belahan dunia.
Adanya kebutuhan terhadap hukum bisnis internasional juga didorong oleh meningkatnya hasil produksi nasional yang mendorong terjadinya peningkatan ekspor ke negara-negara lainnya. Bisnis internasional juga telah dipahami sebagai kerjasama yang dilakukan bukan hanya antara 2 pelaku usaha tetapi juga dapat melibatkan banyak pihak. Selain itu, terdapat pula perkembangan yang membuka peluang untuk merubah strategi ekspor dan impor menjadi model investasi modal ke negara-negara lainnya secara langsung.
Dalam hukum bisnis internasional, pelaku bisnis internasional tidak hanya terbatas pada negara saja, tetapi juga mengikuti subyek hukum dalam ketentuan hukum internasional, termasuk perusahaan, lembaga internasional, dan lain sebagainya. Perusahaan sebagai pelaku dalam hukum bisnis internasional karena pola perusahaan telah berkembang melampaui batas-batas negara menjadi perusahaan multinasional.

Transaksi dalam Hukum Bisnis Internasional

Transaksi dalam hukum bisnis internasional yang dilakukan oleh para pihak, baik itu perusahaan atau subyek hukum internasional lainnya adalah transaksi yang melintasi batas negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda satu sama lain.
Dalam hukum bisnis internasional transaksi tersebut merupakan transaksi yang bersifat komersil yang seharusnya menjadi bagian dari hukum perdata internasional. Dalam hal terjadi sengketa dalam transaksi bisnis internasional tersebut, maka para pihak harus menentukan proses hukum yang akan dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang timbul tersebut. Oleh karena itu, penentuan pilihan hukum merupakan prioritas utama dalam penyusunan kontrak atau perjanjian bisnis internasional.
Penentuan hukum yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa bisnis internasional tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak tersebut. Pada saat terjadi sengketa atau perselisihan, maka penyelesaiannya hanya dapat dilakukan dengan berdasarkan satu sistem hukum. Pengadilan tidak akan dapat menggunakan aturan yang bersumber dari sistem hukum yang berbeda untuk menyelesaikan sengketa dalam transaksi bisnis internasional.
 Hukum-Bisnis-Internasional
Itulah sebabnya sehingga dalam hukum bisnis internasional, perselisihan atau sengketa yang terjadi biasanya diselesaikan melalui lembaga arbitrase internasional. Penyelesaian sengketa hukum bisnis internasional melalui lembaga arbitrase internasional menjadi pilihan karena beberapa pertimbangan sebagai berikut:
  • Penyelesaian melalui lembaga arbitrase akan memberikan kebebasan, kepercayaan, dan rasa aman bagi para pihak
  • Arbiter memiliki keahlian terhadap pokok permasalahan yang dipersengketakan dalam transaksi bisnis internasional
  • Pengambilan keputusan oleh lembaga arbitrase relatif cepat dan hemat biaya
  • Penyelesaian melalui lembaga arbitrase bersifat rahasia, sehingga dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang merugikan para pihak akibat penyingkapan informasi kepada umum
  • Lembaga arbitrase bersifat non-precedent
  • Arbiter akan lebih memberikan perhatian terhadap keinginan, realitas, dan praktek dagang para pihak sehingga dapat membuat keputusan secara lebih obyektif
Demikian, semoga artikel mengenai hukum bisnis internasional ini dapat bermanfaat bagi kita semua.