Setelah Akil Mochtar Dipecat dengan Tidak Hormat
Mahkamah
Konstitusi (MK) memulai babak baru. Periode 2013-2014, lembaga
peradilan ini dipimpin ketua baru, hakim konstitusi Hamdan Zoelva.
Hamdan Zoelva sebelumnya menjabat wakil ketua MK.
Hamdan menggantikan Akil
Mochtar yang dipecat Majelis Kehormatan MK karena terlibat kasus suap
sengketa pilkada dan dugaan kepemilikan narkoba.
Bekas politikus
Partai Bulan Bintang itu terpilih setelah melewati putaran kedua
pemilihan ketua MK, Jumat 1 November 2013. Pada putaran pertama, Hamdan
memperoleh suara 4 suara dan Arief Hidayat 3 suara. Disusul Ahmad Fadlil
Sumadi yang memperoleh 1 suara.
Sesuai dengan aturan, calon
harus mengantongi lebih dari separuh suara hakim konstitusi. Di putaran
kedua, Hamdan memperoleh 5 suara, mengalahkan Arif Hidayat yang
memperoleh 3 suara.
"Hamdan Zoelva terpilih menjadi ketua MK
periode 2013-2016," ujar Hamdan Zoelva, yang juga menjadi Ketua Rapat
Pemilihan Ketua MK.
Hamdan menghadapi beban cukup berat,
mengingat tingkat kepercayaan publik terhadap MK saat ini rendah setelah
skandal suap dalam penyelesaian sengketa pilkada yang melibatkan Akil
Mochtar terbongkar.
Bahkan, banyak pihak
meminta semua putusan MK yang ditangani Akil Mochtar, dianulir karena
terindikasi korup. [Baca selengkapnya:
Ketua Jadi Tersangka Suap, Putusan MK Ramai-ramai Diragukan]
Meski
diakui Hamdan tugas ketua sangat berat di tengah situasi yang dihadapi
MK saat ini, namun dia tetap optimis bisa mengembalikan kepercayaan
publik terhadap MK.
Hamdan mengungkapkan, dirinya dan
wakilnya, Arief Hidayat,
telah memikirkan beberapa langkah-langkah konkret yang akan diambil ke
depannya. Salah satunya adalah dengan melakukan deteksi dini terhadap
perilaku hakim.
"Langkah kongkret yang akan kami lakukan adalah, pertama melakukan
early warning (deteksi dini) dalam menjaga dan menegakkan wibawah mahkamah," jelas Hamdan.
Pekerjaan
berat lain yang akan diembannya adalah menata dan meningkatkan
kemampuan serta kapasitas seluruh komponen yang mendukung pekerjaan
mahkamah. Terutama mengenai kepaniteraan serta kesekretariatan di
Mahkamah Konstitusi.
"Itulah yang paling pokok yang akan kami lakukan pada masa-masa awal ini," kata Hamdan.
Usai
pemilihan, Hamdan mengatakan akan segera menyurati DPR terkait hasil
pemilihan hakim MK yang baru. Menurutnya, dengan adanya pengganti Akil,
maka mekanisme kerja hakim akan kembali seperti semula.
"Setelah hakim konstitusinya sudah ada, panel akan kembali ke semula, yakni tiga panel," katanya.
Sementara
ketika disinggung apakah akan mendesak DPR untuk segera memilih hakim
konstitusi pengganti Akil, Hamdan mengaku tidak akan melakukannya.
"Saya
kira tidak perlu didesak DPR akan cepat karena ini kan perlu tambahan
satu hakim. Tidak perlu didesak tapi tentu kami berharap lebih cepat
lebih baik," kata Hamdan.
Buktikan politisi bisa
Terpilihnya Hamdan
Zoelva, menurut anggota Komisi III Martin Hutabarat, Jumat 1 November
2013, merupakan pertaruhan dalam mengembalikan kepercayaan publik kepada
MK. Apalagi, Hamdan berasal dari partai politik.
Salah satunya disampaikan
Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM yang berharap ketua MK bukan dari
unsur partai politik. Hal ini dinilai penting agar kasus seperti Akil
Mochtar yang berasal dari unsur politisi tidak terulang lagi. [Baca
Pukat UGM:
Ketua MK Jangan dari Unsur Parpol]
"Masyarakat
berharap Ketua MK tidak berlatar belakang politikus. Tapi ternyata
harapan masyarakat dijawab berbeda oleh hakim MK," kata Martin di Gedung
DPR.
Karena itu, kata Martin, Hamdan punya tugas berat untuk
membuktikan bahwa hakim dari partai politik bisa memimpin MK dengan
baik. "Hamdan diusulkan oleh presiden. Kalau (Hamdan) mengikuti jejak
Akil, dia juga bisa mempermalukan pemerintah," kata dia.
Sementara
itu, Wakil Ketua Komisi III Al Muzzamil Yusuf meminta agar masyarakat
tidak mendikotomikan hakim MK dengan latar belakang mereka. Apakah
berasal dari partai politik, atau pun dari akademisi.
"Mahfud MD juga mantan politisi dan memiliki
track record yang baik sebagai mantan Ketua MK," katanya.
Muzzamil
mengajak masyarakat untuk menghormati pilihan hakim MK dan mengajak
semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada Ketua dan Wakil Ketua MK
yang baru untuk memimpin lembaga tinggi negara itu.
"Jangan dulu dikatakan (hakim dari) partai politik buruk," kata dia.
Karier Hamdan Zoelva
Sebelum menjabat sebagai hakim konstitusi, ayah tiga anak ini adalah seorang politikus.
Ketika reformasi
1998-1999, bersama sejumlah tokoh ormas Islam yang tergabung dalam Forum
Ukhuwah Islamiyah (FUI), Hamdan mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB).
Di partai ini, dia ditunjuk menjadi wakil sekretaris jenderal. Pada
pemilu 1999, dia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Di
PBB, Hamdan juga pernah menjabat sebagai ketua umum (2006-2008).
Terakhir, Hamdan menjabat sebagai wakil ketua umum Dewan Pimpinan Pusat
PBB dan wakil ketua Badan Kehormatan Pusat PBB (2005-2010).
Selama
duduk di DPR, Hamdan pernah menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PBB
(1999-2004); Wakil Ketua Komisi II DPR RI (1999-2004); Anggota Panitia
Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI Perubahan UUD 1945 (1999-2004); Wakil
Ketua Komisi A Sidang Tahunan MPR RI 2000 mengenai Perubahan UUD 1945
(2000).
Hamdan Zoelva juga bukan orang baru kemarin yang terjun
di bidang hukum. Dia adalah Doktor Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas
Padjajaran Bandung.
Jauh sebelum terjun ke politik praktis, sejak
1987 hingga 2010, dia adalah seorang advokat. Pria kelahiran Bima, Nusa
Tenggara Barat, 21 Juni 1962, itu pernah menjadi asisten pengacara dan
konsultan hukum pada Law Office OC. Kaligis & Associates Jakarta (1987-1990).
Tahun 1990, dia menjadi salah satu pendiri Law Firm SPJH (Sri Haryanti Akadijati, Poltak Hutajulu, Juniver Girsang, Hamdan Zoelva, dan Januardi S. Hariwibowo). Partner pada Law Firm Hamdan, Sujana, Januardi & Partner (1997-2004), partner pada Law Firm Hamdan & Januardi (2004-2010).
Hamdan
juga pernah menduduki jabatan di pemerintahan. Dia pernah menjabat Staf
khusus Menteri Sekretaris Negara RI (2004-2007) dan menjadi Tim Ahli
Pimpinan MPR RI, mengenai Kajian Perubahan UUD 1945 (2008).
Hamdan
juga tercatat sebagai salah satu tokoh yang berperan dalam perubahan
UUD 1945 periode 1999-2002, sekaligus mengantarkan kelahiran Mahkamah
Konstitusi. Ia menjadi anggota Panitia Khusus penyusun Rancangan
Undang-Undang MK.
Bahkan, ia menjadi satu di antara anggota DPR
yang terlibat dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Konstitusi
periode pertama dari unsur DPR.
MK terbentuk, Hamdan tak lantas
lepas tangan. Melalui Forum Konstitusi (FK), organisasi yang didirikan
para pelaku perubahan UUD 1945, ia masih berinteraksi dengan MK. Dengan
posisi sekretaris, Hamdan masih tetap terus bekerja sama dengan MK
melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman tentang UUD 1945 ke
berbagai lapisan masyarakat.
Kedekatan Hamdan dengan MK juga
ditandai dengan keterlibatannya pada persidangan di lembaga itu. Pada
sidang-sidang yang dia hadiri itu, Hamdan telah mencicipi berbagai
kedudukan. Antara lain, mewakili DPR dalam sidang pengujian
undang-undang.
Di kesempatan lain ia menjadi wakil pemerintah,
mendampingi Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara, untuk
memberikan keterangan. Pada sidang pengujian undang-undang maupun
sengketa hasil pemilu, Hamdan juga pernah menjadi pemohon dan kuasa
hukum pemohon.
Akil dipecat tidak hormat
Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi sendiri akhirnya memutuskan memecat Ketua MK
nonaktif Akil Mochtar, Jumat 1 November 2013. Ia diberhentikan secara
tidak hormat karena terbukti melanggar kode etik hakim.
Pelanggaran yang dilakukan oleh Akil tak hanya satu, namun bertumpuk.
"Sanksi
pemberhentian tidak hormat kepada hakim terlapor (Akil Mochtar)," ujar
Ketua MKMK, Harjono, dalam ucapan putusan di gedung MK.
Harjono
menuturkan sanksi tersebut dijatuhkan setelah Akil dinyatakan telah
melanggar kode etik sebagai hakim konstitusi. Majelis berkeyakinan bahwa
Akil telah melanggar pasal 23, pedoman dan perilaku hakim konstitusi.
"Maka sah dilakukan sanksinya pemberhentian tidak hormat," tegasnya.
Pelanggaran yang dilakukan oleh Akil tak hanya satu, namun bertumpuk.
Pertama,
dalam daftar dosa Akil adalah terkait penanganan sengketa pilkada. Akil
diduga bersalah dalam penyelesaian sengketa Pilkada Banyuasin di
Sumatera Selatan dan sejumlah perselisihan pilkada di daerah lain.
"Berdasarkan
saksi, Akil Mochtar memerintahkan panitera MK menetapkan putusan tanpa
melalui rapat permusyawaratan hakim," kata Hakim Harjono.
Harjono
menyatakan, Akil Mochtar diduga menggunakan kewenangannya sebagai hakim
untuk membagi perkara antara panelnya dengan panel lain.
"Perkara pilkada dari Kalimantan lebih banyak ditangani panel Akil," ujar Harjono.
Kedua,
terkait rekening dan transaksi tak wajar yang dimiliki Akil. Akil
memiliki 15 rekening bank, sedangkan istrinya punya 5 rekening.
Ketiga,
terkait narkotika yang dimiliki Akil. Mantan politikus Partai Golkar
itu diduga menyimpan narkotika, yakni tiga linting ganja utuh dan satu
bekas pakai, dua pil inex ungu dan hijau.
Keempat, terkait hobi
Akil pelesir ke luar negeri. Berdasarkan keterangan saksi, Akil Mochtar
sering pergi ke luar negeri dengan keluarga ajudan dan sopir tanpa
pemberitahuan pada Sekjen MK, termasuk ketika ke Singapura pada 21
September 2012.
Kelima, terkait kepemilikan mobil-mobil mewah
Akil. Berdasarkan surat keterangan Ditlantas Polda Metro Jaya, Toyota
Crown tidak didaftarkan ke Ditlantas. Ada kesan mobil itu dimiliki
secara tidak sah. Belum lagi Akil mendadak punya tiga mobil dalam tiga
bulan. [Baca selengkapnya:
Dipecat, Ini Deretan Pelanggaran Etika Akil Mochtar]
Kata
Harjono, keputusan ini tidak akan berpengaruh pada proses pidana yang
sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi. "Apapun hasil akhir di
KPK, tidak akan mengubah hasil keputusan majelis," ucapnya.
Majelis
Kehormatan akan langsung mengirimkan putusan ini kepada MK untuk
diajukan kepada Presiden. "Presiden akan menerbitkan Keppres 14 hari
setelah diberikan surat ini," katanya. (eh)