Jumat, 01 November 2013

Diperiksa KPK 10 Jam, Sekretaris Ratu Atut: Saya Lapar

Diperiksa KPK 10 Jam, Sekretaris Ratu Atut: Saya Lapar


Diperiksa KPK 10 Jam, Sekretaris Ratu Atut: Saya Lapar
Ratu Atut Chosiyah (Liputan6.com/Abdul Aziz Prastowo)
Liputan6.com, Jakarta : Sekretaris Pribadi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Risa, memilih tak berkomentar usai diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak dengan tersangka Tubagus Chaery Wardana.
Risa yang mengenakan kemeja batik lengan panjang itu hanya mengumbar senyum saat diberondong pertanyaan oleh wartawan. Dia juga enggan menjawab saat ditanya soal kemungkinan keterlibatan Ratu Atut dalam kasus ini.
Mendengar pertanyaan itu, perempuan berkerudung itu malah mengaku lapar. "Saya lapar, mau cari makan," kata Risa. Dia kemudian berlalu dengan menumpang mobil BMW warna perak bernomor polisi B 2970 LJ yang sudah menunggunya.
Risa diperiksa penyidik KPK sejak pukul 10.00 WIB. Dia baru keluar dari lobi Gedung KPK tepat pukul 20.00 WIB. Pemeriksaan Risa ini diduga terkait dengan sengketa Pilkada Lebak yang menurut informasi juga melibatkan Ratu Atut.
Dalam kasus ini, Tubagus Chaery Wardana yang juga adik kandung Ratu Atut telah menjadi tersangka karena diduga memberi suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar. Ratu Atut juga menjadi saksi dalam kasus ini. (Eks)

kembali diperiksa KPK




kembali diperiksa KPK


Kasus Hambalang, keponakan Gus Dur kembali diperiksa KPK




Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan gratifikasi terkait proyek Hambalang yang menjerat Anas Urbaningrum. Kali ini penyidik kembali memanggil seorang saksi bernama Irfan Wahid atau biasa dikenal Ipang Wahid.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AU (Anas Urbaningrum)," ujar Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Jumat (1/11).

Ipang merupakan keponakan mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dia putra dari adik kandung Gusdur bernama Salahuddin Wahid.

KPK memeriksa Ipang dengan kapasitasnya sebagai pegawai Fastcom. Adapun Fastcom tempat Ipang bekerja adalah konsultan komunikasi politik Anas Urbaningrum saat Kongres Partai Demokrat digelar di Bandung pada tahun 2010 lalu. Ini merupakan pemeriksaan kesekian kalinya untuk Ipang dalam kasus ini.

Selain Irfan, KPK juga memanggil saksi lainnya yakni Wahyudi Utomo seorang mahasiswa dan Riyadi, sopir.
[did]

Singgung Anas Digantung di Monas, Ruhut Ribut dengan PPI

Singgung Anas Digantung di Monas, Ruhut Ribut dengan PPI

Baku-hantam nyaris terjadi antara kader-kader Demokrat dan ormas PPI.

ddd
Jum'at, 1 November 2013, 15:34 Anggi Kusumadewi, Nila Chrisna Yulika
Ruhut Sitompul.
Ruhut Sitompul. (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)
– Politisi Demokrat Ruhut Sitompul terlibat keributan dengan anggota ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) di acara diskusi salah satu stasiun televisi swasta di Batam, Kepulauan Riau. Keributan itu nyaris berujung dengan baku hantam antara kader-kader Demokrat dengan anggota PPI.

Ruhut, Jumat 1 November 2013, mengatakan tak memulai keributan itu. “Jadi begini, saat itu ada wawancara dengan Anas dan aku diminta menanggapi. Aku bilang, ‘Anas, gara-gara kau ngomong digantung di Monas, aku dikirimi tali gantungan untuk dikasih ke kau.’ Eh, mereka (PPI) tidak terima,” kata anggota Komisi III DPR itu.

Menurut Ruhut, anggota PPI itu lantas marah-marah, menunjuk-nunjuk, dan memaki dirinya. Sementara kader Partai Demokrat lain yang ikut menghadiri acara diskusi itu ikut bereaksi membela Ruhut. Baku-hantam kader Demokrat dan PPI pun hampir saja terjadi.

Tapi Ruhut mengatakan berhasil menengahi keributan itu. “Kalau tidak aku cegah, sudah jadi perkedel mereka itu,” kata dia. Keributan di ruang acara akhirnya bisa diredam.

Namun perkara itu ternyata belum selesai. “Saat aku di luar merokok, hampir ribut lagi. Tapi aku bilang ke mereka, ‘Kau lihat muka gua, udahlah nggak usah ribut-ribut,’” kata Ruhut.

Secara terpisah, Juru Bicara PPI Tridianto membenarkan adanya keributan tersebut. Namun Tri tidak mengetahui persis duduk perkaranya. “Saya belum tahu kelanjutannya,” kata dia.

Pengurus PPI lainnya, Sri Mulyono,  juga membenarkan ada kekisruhan di Batam. Dia mengatakan, Ruhut berseteru dengan anggota PPI Andy Subiakto. “Tapi sudah selesai kok,” kata dia. (sj)

KPU: Pengumuman DPT Tak Akan Berubah

KPU: Pengumuman DPT Tak Akan Berubah

Mereka mengaku terus berusaha memperbaiki data yang ada.


Ketua KPU Husni Kamil Manik mengecek Daftar Calon Tetap
Ketua KPU Husni Kamil MaKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, menegaskan tidak ada perubahan jadwal pengumuman daftar pemilih tetap (DPT) pada Senin, 4 November 2013. Menurut dia, KPU terus berusaha memperbaiki data yang ada.

"Penjadwalan tetap tidak ada perubahan. Kemarin itu yang diminta konsentrasinya adalah bagaimana supaya tiga lembaga, KPU, Bawaslu, dan Kemendagri, lebih mengoptimalkan kualitas data pemilh yang ada," ujar dia.
"Jadi, belum ada yang secara mendetail meminta untuk pengunduran itu," kata Husni saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Jumat 1 November 2013.

Husni mengatakan, hari ini proses penetapan di kabupaten/kota sedang berlangsung dan sehari berikutnya posisinya sudah di provinsi. Setelah itu, lanjutnya, dalam waktu tiga hari ke depan, KPU akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu.

"Setiap hari kami akan koordinasi dengan Bawaslu. Dengan Kemendagri rencananya tadi. Kami coba komunikasi bagaimana supaya besok bisa rapat koordinasi tiga pihak ini," ujarnya.

Terkait sekitar 10,4 juta daftar pemilih yang diduga tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK), Husni mengatakan, masih perlu dikonfirmasi lagi. Sebab, Kemendagri masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan keakuratannya.

"Kami mendapat informasi beberapa lokasi tempat tinggal pemilih tersebut, mereka tinggalnya berkelompok seperti ada sebagaian di sekolah-sekolah yang menyediakan pondokan," katanya.
Kemudian di lembaga pemasyarakatan, karena KPU sudah mengirim surat ke Kemenkum HAM supaya diberi surat edaran ke lapas-lapas agar data yang diberikan itu tidak sekedar nama.
nik mengecek Daftar Calon Tetap (Antara/ Fanny Octavianus)
 
VIVAnews - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, menegaskan tidak ada perubahan jadwal pengumuman daftar pemilih tetap (DPT) pada Senin, 4 November 2013. Menurut dia, KPU terus berusaha memperbaiki data yang ada.

"Penjadwalan tetap tidak ada perubahan. Kemarin itu yang diminta konsentrasinya adalah bagaimana supaya tiga lembaga, KPU, Bawaslu, dan Kemendagri, lebih mengoptimalkan kualitas data pemilh yang ada," ujar dia.
"Jadi, belum ada yang secara mendetail meminta untuk pengunduran itu," kata Husni saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Jumat 1 November 2013.

Husni mengatakan, hari ini proses penetapan di kabupaten/kota sedang berlangsung dan sehari berikutnya posisinya sudah di provinsi. Setelah itu, lanjutnya, dalam waktu tiga hari ke depan, KPU akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu.

"Setiap hari kami akan koordinasi dengan Bawaslu. Dengan Kemendagri rencananya tadi. Kami coba komunikasi bagaimana supaya besok bisa rapat koordinasi tiga pihak ini," ujarnya.

Terkait sekitar 10,4 juta daftar pemilih yang diduga tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK), Husni mengatakan, masih perlu dikonfirmasi lagi. Sebab, Kemendagri masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan keakuratannya.

"Kami mendapat informasi beberapa lokasi tempat tinggal pemilih tersebut, mereka tinggalnya berkelompok seperti ada sebagaian di sekolah-sekolah yang menyediakan pondokan," katanya.
Kemudian di lembaga pemasyarakatan, karena KPU sudah mengirim surat ke Kemenkum HAM supaya diberi surat edaran ke lapas-lapas agar data yang diberikan itu tidak sekedar nama.

Setelah Akil Mochtar Dipecat dengan Tidak Hormat


Setelah Akil Mochtar Dipecat dengan Tidak Hormat


Mahkamah Konstitusi (MK) memulai babak baru. Periode 2013-2014, lembaga peradilan ini dipimpin ketua baru, hakim konstitusi Hamdan Zoelva. Hamdan Zoelva sebelumnya menjabat wakil ketua MK.
Hamdan menggantikan Akil Mochtar yang dipecat Majelis Kehormatan MK karena terlibat kasus suap sengketa pilkada dan dugaan kepemilikan narkoba.

Bekas politikus Partai Bulan Bintang itu terpilih setelah melewati putaran kedua pemilihan ketua MK, Jumat 1 November 2013. Pada putaran pertama, Hamdan memperoleh suara 4 suara dan Arief Hidayat 3 suara. Disusul Ahmad Fadlil Sumadi yang memperoleh 1 suara.

Sesuai dengan aturan, calon harus mengantongi lebih dari separuh suara hakim konstitusi. Di putaran kedua, Hamdan memperoleh 5 suara, mengalahkan Arif Hidayat yang memperoleh 3 suara.

"Hamdan Zoelva terpilih menjadi ketua MK periode 2013-2016," ujar Hamdan Zoelva, yang juga menjadi Ketua Rapat Pemilihan Ketua MK.

Hamdan menghadapi beban cukup berat, mengingat tingkat kepercayaan publik terhadap MK saat ini rendah setelah skandal suap dalam penyelesaian sengketa pilkada yang melibatkan Akil Mochtar terbongkar.
Bahkan, banyak pihak meminta semua putusan MK yang ditangani Akil Mochtar, dianulir karena terindikasi korup. [Baca selengkapnya: Ketua Jadi Tersangka Suap, Putusan MK Ramai-ramai Diragukan]

Meski diakui Hamdan tugas ketua sangat berat di tengah situasi yang dihadapi MK saat ini, namun dia tetap optimis bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK.

Hamdan mengungkapkan, dirinya dan wakilnya, Arief Hidayat, telah memikirkan beberapa langkah-langkah konkret yang akan diambil ke depannya. Salah satunya adalah dengan melakukan deteksi dini terhadap perilaku hakim.

"Langkah kongkret yang akan kami lakukan adalah, pertama melakukan early warning (deteksi dini) dalam menjaga dan menegakkan wibawah mahkamah," jelas Hamdan.

Pekerjaan berat lain yang akan diembannya adalah menata dan meningkatkan kemampuan serta kapasitas seluruh komponen yang mendukung pekerjaan mahkamah. Terutama mengenai kepaniteraan serta kesekretariatan di Mahkamah Konstitusi.

"Itulah yang paling pokok yang akan kami lakukan pada masa-masa awal ini," kata Hamdan.

Usai pemilihan, Hamdan mengatakan akan segera menyurati DPR terkait hasil pemilihan hakim MK yang baru. Menurutnya, dengan adanya pengganti Akil, maka mekanisme kerja hakim akan kembali seperti semula.

"Setelah hakim konstitusinya sudah ada, panel akan kembali ke semula, yakni tiga panel," katanya.

Sementara ketika disinggung apakah akan mendesak DPR untuk segera memilih hakim konstitusi pengganti Akil, Hamdan mengaku tidak akan melakukannya.

"Saya kira tidak perlu didesak DPR akan cepat karena ini kan perlu tambahan satu hakim. Tidak perlu didesak tapi tentu kami berharap lebih cepat lebih baik," kata Hamdan.

Buktikan politisi bisa
Terpilihnya Hamdan Zoelva, menurut anggota Komisi III Martin Hutabarat, Jumat 1 November 2013, merupakan pertaruhan dalam mengembalikan kepercayaan publik kepada MK. Apalagi, Hamdan berasal dari partai politik.
Salah satunya disampaikan Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM yang berharap ketua MK bukan dari unsur partai politik. Hal ini dinilai penting agar kasus seperti Akil Mochtar yang berasal dari unsur politisi tidak terulang lagi. [Baca Pukat UGM: Ketua MK Jangan dari Unsur Parpol]

"Masyarakat berharap Ketua MK tidak berlatar belakang politikus. Tapi ternyata harapan masyarakat dijawab berbeda oleh hakim MK," kata Martin di Gedung DPR.

Karena itu, kata Martin, Hamdan punya tugas berat untuk membuktikan bahwa hakim dari partai politik bisa memimpin MK dengan baik. "Hamdan diusulkan oleh presiden. Kalau (Hamdan) mengikuti jejak Akil, dia juga bisa mempermalukan pemerintah," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Al Muzzamil Yusuf meminta agar masyarakat tidak mendikotomikan hakim MK dengan latar belakang mereka. Apakah berasal dari partai politik, atau pun dari akademisi.

"Mahfud MD juga mantan politisi dan memiliki track record yang baik sebagai mantan Ketua MK," katanya.

Muzzamil mengajak masyarakat untuk menghormati pilihan hakim MK dan mengajak semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada Ketua dan Wakil Ketua MK yang baru untuk memimpin lembaga tinggi negara itu.
"Jangan dulu dikatakan (hakim dari) partai politik buruk," kata dia.

Karier Hamdan Zoelva
Sebelum menjabat sebagai hakim konstitusi, ayah tiga anak ini adalah seorang politikus.
Ketika reformasi 1998-1999, bersama sejumlah tokoh ormas Islam yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), Hamdan mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB). Di partai ini, dia ditunjuk menjadi wakil sekretaris jenderal. Pada pemilu 1999, dia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Di PBB, Hamdan juga pernah menjabat sebagai ketua umum (2006-2008). Terakhir, Hamdan menjabat sebagai wakil ketua umum Dewan Pimpinan Pusat PBB dan wakil ketua Badan Kehormatan Pusat PBB (2005-2010).

Selama duduk di DPR, Hamdan pernah menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PBB (1999-2004); Wakil Ketua Komisi II DPR RI (1999-2004); Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI Perubahan UUD 1945 (1999-2004); Wakil Ketua Komisi A Sidang Tahunan MPR RI 2000 mengenai Perubahan UUD 1945 (2000).

Hamdan Zoelva juga bukan orang baru kemarin yang terjun di bidang hukum. Dia adalah Doktor Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Padjajaran Bandung.

Jauh sebelum terjun ke politik praktis, sejak 1987 hingga 2010, dia adalah seorang advokat. Pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat, 21 Juni 1962, itu pernah menjadi asisten pengacara dan konsultan hukum pada Law Office OC. Kaligis & Associates Jakarta (1987-1990).

Tahun 1990, dia menjadi salah satu pendiri Law Firm SPJH (Sri Haryanti Akadijati, Poltak Hutajulu, Juniver Girsang, Hamdan Zoelva, dan Januardi S. Hariwibowo). Partner pada Law Firm Hamdan, Sujana, Januardi & Partner (1997-2004), partner pada Law Firm Hamdan & Januardi (2004-2010).

Hamdan juga pernah menduduki jabatan di pemerintahan. Dia pernah menjabat Staf khusus Menteri Sekretaris Negara RI (2004-2007) dan menjadi Tim Ahli Pimpinan MPR RI, mengenai Kajian Perubahan UUD 1945 (2008).

Hamdan juga tercatat sebagai salah satu tokoh yang berperan dalam perubahan UUD 1945 periode 1999-2002, sekaligus mengantarkan kelahiran Mahkamah Konstitusi. Ia menjadi anggota Panitia Khusus penyusun Rancangan Undang-Undang MK.

Bahkan, ia menjadi satu di antara anggota DPR yang terlibat dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Konstitusi periode pertama dari unsur DPR.

MK terbentuk, Hamdan tak lantas lepas tangan. Melalui Forum Konstitusi (FK), organisasi yang didirikan para pelaku perubahan UUD 1945, ia masih berinteraksi dengan MK. Dengan posisi sekretaris, Hamdan masih tetap terus bekerja sama dengan MK melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman tentang UUD 1945 ke berbagai lapisan masyarakat.

Kedekatan Hamdan dengan MK juga ditandai dengan keterlibatannya pada persidangan di lembaga itu. Pada sidang-sidang yang dia hadiri itu, Hamdan telah mencicipi berbagai kedudukan. Antara lain, mewakili DPR dalam sidang pengujian undang-undang.

Di kesempatan lain ia menjadi wakil pemerintah, mendampingi Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara, untuk memberikan keterangan. Pada sidang pengujian undang-undang maupun sengketa hasil pemilu, Hamdan juga pernah menjadi pemohon dan kuasa hukum pemohon.

Akil dipecat tidak hormat
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sendiri akhirnya memutuskan memecat Ketua MK nonaktif Akil Mochtar, Jumat 1 November 2013. Ia diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti melanggar kode etik hakim.
Pelanggaran yang dilakukan oleh Akil tak hanya satu, namun bertumpuk.

"Sanksi pemberhentian tidak hormat kepada hakim terlapor (Akil Mochtar)," ujar Ketua MKMK, Harjono, dalam ucapan putusan di gedung MK.

Harjono menuturkan sanksi tersebut dijatuhkan setelah Akil dinyatakan telah melanggar kode etik sebagai hakim konstitusi. Majelis berkeyakinan bahwa Akil telah melanggar pasal 23, pedoman dan perilaku hakim konstitusi.
"Maka sah dilakukan sanksinya pemberhentian tidak hormat," tegasnya.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Akil tak hanya satu, namun bertumpuk.

Pertama, dalam daftar dosa Akil adalah terkait penanganan sengketa pilkada. Akil diduga bersalah dalam penyelesaian sengketa Pilkada Banyuasin di Sumatera Selatan dan sejumlah perselisihan pilkada di daerah lain.

"Berdasarkan saksi, Akil Mochtar memerintahkan panitera MK menetapkan putusan tanpa melalui rapat permusyawaratan hakim," kata Hakim Harjono.

Harjono menyatakan, Akil Mochtar diduga menggunakan kewenangannya sebagai hakim untuk membagi perkara antara panelnya dengan panel lain.
"Perkara pilkada dari Kalimantan lebih banyak ditangani panel Akil," ujar Harjono.

Kedua, terkait rekening dan transaksi tak wajar yang dimiliki Akil. Akil memiliki 15 rekening bank, sedangkan istrinya punya 5 rekening.

Ketiga, terkait narkotika yang dimiliki Akil. Mantan politikus Partai Golkar itu diduga menyimpan narkotika, yakni tiga linting ganja utuh dan satu bekas pakai, dua pil inex ungu dan hijau.

Keempat, terkait hobi Akil pelesir ke luar negeri. Berdasarkan keterangan saksi, Akil Mochtar sering pergi ke luar negeri dengan keluarga ajudan dan sopir tanpa pemberitahuan pada Sekjen MK, termasuk ketika ke Singapura pada 21 September 2012.

Kelima, terkait kepemilikan mobil-mobil mewah Akil. Berdasarkan surat keterangan Ditlantas Polda Metro Jaya, Toyota Crown tidak didaftarkan ke Ditlantas. Ada kesan mobil itu dimiliki secara tidak sah. Belum lagi Akil mendadak punya tiga mobil dalam tiga bulan. [Baca selengkapnya: Dipecat, Ini Deretan Pelanggaran Etika Akil Mochtar]

Kata Harjono, keputusan ini tidak akan berpengaruh pada proses pidana yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi. "Apapun hasil akhir di KPK, tidak akan mengubah hasil keputusan majelis," ucapnya.

Majelis Kehormatan akan langsung mengirimkan putusan ini kepada MK untuk diajukan kepada Presiden. "Presiden akan menerbitkan Keppres 14 hari setelah diberikan surat ini," katanya. (eh)

Urutan Perundang-undangan Indonesia

Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia

           Pada pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f.  Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
"
·        
Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dan disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Materi muatan UUD 1945 meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan negara dan sebagainya.
·         Ketetepan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah bentuk putusan MPR yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam siding-sidang MPR.
·         Undang-Undang (“UU”) dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden. Materi muatan UU berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 meliputi: (1) Hak-hak asasi manusia; (2) hak dan kewajiban warga negara; (3) pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara; (4) wilayah negara dan pembagian daerah; (5) Kewargangeraaan dan kependudukan; (6) keuangan negara. Selain itu, materi muatan UU yang lain adalah hal-hal yang diperintahkan oleh suatu UU untuk diatur dengan UU.
·         Sementara, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“Perppu”) ditetapkan oleh Presiden ketika negara dalam keadaaan kegentingan yang memaksa. Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya. Jika tidak mendapat persetujuan, maka Perppu ini harus dicabut. Materi muatan Perppu sama dengan materi muatan UU.
·         Peraturan Pemerintah (“PP”) ditetapkan oleh Presiden. Materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.
·          Peraturan Presiden (“Perpres”) juga ditetapkan oleh Presiden. Materi muatan Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh UU atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.
·         Sedangkan, Peraturan Daerah (“Perda”) terdiri dari tiga kategori. Yakni, (1) Perda Provinsi yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) di tingkat Provinsi bersama dengan gubernur; (2) Perda Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama dengan bupati/walikota; dan (3) Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.  

Dan perlu juga diketahui bahwa, dari berbagai peraturan perundang-undangan dalam urutan tersebut, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam UU dan Perda. Hal ini disebabkan, salah satunya, bahwa UU dan Perda dibuat oleh lembaga yang merepresentasikan rakyat, yakni DPR dan DPRD.
Malang, 17 September 2013

Hukum Bisnis Internasional

Hukum Bisnis Internasional


Hukum bisnis internasional dewasa ini semakin terasa dibutuhkan. Hal ini disebabkan transaksi bisnis juga telah merambah melintasi batas-batas negara. Selain itu, upaya untuk terus menjaga perdamaian dunia melalui lembaga-lembaga internasional semakin membuat para pelaku bisnis optimis dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain di berbagai belahan dunia.
Adanya kebutuhan terhadap hukum bisnis internasional juga didorong oleh meningkatnya hasil produksi nasional yang mendorong terjadinya peningkatan ekspor ke negara-negara lainnya. Bisnis internasional juga telah dipahami sebagai kerjasama yang dilakukan bukan hanya antara 2 pelaku usaha tetapi juga dapat melibatkan banyak pihak. Selain itu, terdapat pula perkembangan yang membuka peluang untuk merubah strategi ekspor dan impor menjadi model investasi modal ke negara-negara lainnya secara langsung.
Dalam hukum bisnis internasional, pelaku bisnis internasional tidak hanya terbatas pada negara saja, tetapi juga mengikuti subyek hukum dalam ketentuan hukum internasional, termasuk perusahaan, lembaga internasional, dan lain sebagainya. Perusahaan sebagai pelaku dalam hukum bisnis internasional karena pola perusahaan telah berkembang melampaui batas-batas negara menjadi perusahaan multinasional.

Transaksi dalam Hukum Bisnis Internasional

Transaksi dalam hukum bisnis internasional yang dilakukan oleh para pihak, baik itu perusahaan atau subyek hukum internasional lainnya adalah transaksi yang melintasi batas negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda satu sama lain.
Dalam hukum bisnis internasional transaksi tersebut merupakan transaksi yang bersifat komersil yang seharusnya menjadi bagian dari hukum perdata internasional. Dalam hal terjadi sengketa dalam transaksi bisnis internasional tersebut, maka para pihak harus menentukan proses hukum yang akan dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang timbul tersebut. Oleh karena itu, penentuan pilihan hukum merupakan prioritas utama dalam penyusunan kontrak atau perjanjian bisnis internasional.
Penentuan hukum yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa bisnis internasional tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak tersebut. Pada saat terjadi sengketa atau perselisihan, maka penyelesaiannya hanya dapat dilakukan dengan berdasarkan satu sistem hukum. Pengadilan tidak akan dapat menggunakan aturan yang bersumber dari sistem hukum yang berbeda untuk menyelesaikan sengketa dalam transaksi bisnis internasional.
 Hukum-Bisnis-Internasional
Itulah sebabnya sehingga dalam hukum bisnis internasional, perselisihan atau sengketa yang terjadi biasanya diselesaikan melalui lembaga arbitrase internasional. Penyelesaian sengketa hukum bisnis internasional melalui lembaga arbitrase internasional menjadi pilihan karena beberapa pertimbangan sebagai berikut:
  • Penyelesaian melalui lembaga arbitrase akan memberikan kebebasan, kepercayaan, dan rasa aman bagi para pihak
  • Arbiter memiliki keahlian terhadap pokok permasalahan yang dipersengketakan dalam transaksi bisnis internasional
  • Pengambilan keputusan oleh lembaga arbitrase relatif cepat dan hemat biaya
  • Penyelesaian melalui lembaga arbitrase bersifat rahasia, sehingga dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang merugikan para pihak akibat penyingkapan informasi kepada umum
  • Lembaga arbitrase bersifat non-precedent
  • Arbiter akan lebih memberikan perhatian terhadap keinginan, realitas, dan praktek dagang para pihak sehingga dapat membuat keputusan secara lebih obyektif
Demikian, semoga artikel mengenai hukum bisnis internasional ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Hukum Bisnis dan Pengertiannya

Hukum Bisnis dan Pengertiannya

Hukum bisnis merupakan peraturan yang mengawal pelaksanaan kegiatan dalam berbisnis  atau pelaksanaan kegiatan ekonomi. Di dalam pengaturan mengenai hukum bisnis termuat tata cara dan prosedur mengenai bagaimana menjalankan kebiasaan bisnis yang sebenarnya. Untuk memahami hukum bisnis, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami hukum perdata dan hukum dagang secara umum. Sebab bidang hukum perdata dan hukum dagang merupakan dasar dari hukum bisnis. Hal ini penting, supaya kelak kita tidak mengalami kesulitan dalam memahami hukum bisnis secara mendasar.
Secara sederhana, hukum bisnis dapat didefinisikan sebagai peraturan-peraturan yang dibuat dalam rangka mengatur kegiatan bisnis. Tentu saja agar kegiatan bisnis dapat dijalankan secara adil. Untuk lebih jelasnya hukum bisnis dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang tertulis yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mengatur, melindungi dan mengawasi seluruh kegiatan bisnis baik itu kegiatan perdagangan atau industri atau bidang jasa atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan keuangan dan sektor bisnis.

Latar Belakang Hukum Bisnis

Krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1998 berdampak sangat buruk terhadap perkenomian negara kita. Hampir diseluruh sektor termasuk sektor industri baik industri besar maupun industri kecil merasakan dampak dari krisis ekonomi tersebut. Tidak sedikit pelaku hukum bisnis yang terpaksa gulung tikar karena tidak mampu bertahan dengan krisis ekonomi yang mendalam. Akibatnya, jumlah pengangguran meningkat secara pesat. Banyak perusahaan yang melakukan efisiensi dan restrukturisasi alias Pemutusan Hubungan Kerja (PHK massal). Harga bahan baku meningkat tajam sementara produksi barang dan jasa tidak laku sehingga membuat sektor ekonomi mikro dan makro sulit untuk bertahan.
Saat sekarang ini, perekonomian Indonesia telah berangsur-angsur pulih. Bisnis di Indonesia mulai menggeliat dan berkembang pesat. Beberapa jenis usaha dan bisnis yang dulunya sulit berkembang, saat ini malah tumbuh subur dan menjamur, terutama sektor telekomunikasi, waralaba dan pembiayaan.
Sektor komunikasi mampu berkembang disebabkan kemajuan teknologi yang berkembang pesat pula. Hal ini dapat dilihat pada produksi barang-barang seperti telepon genggam dan internet. Para pelaku bisnis di sektor ini bergairah karena melihat minat masyarakat yang sangat tinggi. Bermunculan pula operator seluler, seperti PT. Smartfren Telekom Tbk, PT. Axis Telekom Indonesia, PT. XL Axiata Tbk, dan sebagainya. Pada bagian hilirnya, bermunculan bak jamur bisnis gerai penjualan telepon genggam dan voucher pulsa di tengah-tengah masyarakat kita.
Jenis bisnis lain yang berkembang pesat adalah bisnis waralaba (franchise) yang dulunya didominasi oleh pelaku bisnis asing, seperti KFC, Mc Donald dan Pizza Hut. Saat ini telah ikut pula bersaing para pelaku bisnis lokal seperti Indomaret, Es Teller77 dan lain sebagainya. Selain itu mulai menggeliat pula bisnis properti yang melanda kota-kota besar seperti di jakarta telah banyak dibangun apartemen mewah yang ditujukan bagi masyarakat kelas menengah keatas. Di kota-kota lain di Indonesia juga berkembang usaha pembangunan perumahan, ruko dan pusat perbelanjaan. Perkembangan perekonomian di Indonesia dapat dicermati dari berkembangnya data  usaha mikro kecil dan menengah. Data tahun 2006 menunjukkan seluruh unit usaha di indonesia telah mencapai angka 45,7 juta unit usaha dan pada bulan juni tahun 2011 semakin berkembang menjadi 51 juta unit usaha.
Kondisi tersebut diatas melatarbelakangi lahirnya hukum bisnis sebagai salah bidang hukum di Indonesia. Hukum merupakan sosial kontrol sehingga diharapkan hukum bisnis juga mampu menjadi pengawal yang mengatur dan mengawasi dunia usaha di negeri ini. Dengan hadirnya hukum bisnis ditengah-tengah masyarakat, diharapkan para pelaku bisnis dapat terhindar dari kerugian bisnis. Selain itu, hukum bisnis juga diharapkan mampu untuk mencegah praktik monopoli lebih dini. Sebagai pengawal, hukum bisnis diharapkan mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi seluruh pelaku bisnis, konsumen dan masyarakat luas. Oleh karena itu, pelaku bisnis dan dunia usaha serta masyarakat luas pada dasarnya memang membutuhkan kehadiran hukum bisnis.

Peran Pemerintah dan Pengaturan Hukum Bisnis

Hukum-BisnisPemerintah dapat berperan untuk mewujudkan keadilan dalam dunia usaha dengan membentuk peraturan-peraturan atau hukum bisnis yang berlandaskan prinsip keadilan. Dengan adanya hukum bisnis yang adil maka hak dan kewajiban para pelaku  usaha dapat dilindungi. Dengan adanya hukum bisnis, pemerintah juga diharapkan mampu berperan untuk memberikan ketertiban dalam dunia bisnis. Keteraturan dan ketertiban dapat mendorong terciptanya kondisi usaha yang baik dan lancarnya lalu lintas perekonomian. Hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap dunia  usaha.
Hukum bisnis juga memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dalam melakukan kegiatan bisnis. Namun, hukum bisnis juga akan memberikan sanksi yang tegas terhadap mereka yang melanggar peraturan dalam hukum bisnis. Pemberian sanksi tersebut untuk memberikan jaminan kepastian hukum, penegakan keadilan sekaligus memberikan kesadaran kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan merasa yakin bahwa keberadaan hukum bisnis benar-benar bermanfaat dan dapat melindungi mereka.
Hukum bisnis mengatur dan melindungi para pelakunya agar tidak melakukan praktik kecurangan seperti monopoli dan persaingan usaha, penggelapan pajak dan lain sebagainya. Selain itu, hukum bisnis juga ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen atas barang dan jasa yang beredar dipasaran mesti mendapatkan perhatian dari hukum bisnis. Masyarakat telah sering menjadi korban dalam dunia bisnis. Telah sering ditemukan pelaku bisnis yang menciptakan dan memasarkan produk dibawah standar dan berbahaya bagi masyarakat.
Disinilah peran dan fungsi penting dari pemerintah sebagai penyelenggara negara, yakni melindungi warganya. Pemerintah dituntut agar mampu menciptakan dunia usaha yang jauh dari praktek-praktek kecurangan yang dapat merugikan pelaku bisnis dan masyarakat . Karena itulah kehadiran hukum bisnis dalam dunia usaha dipandang sebagai solusi yang tepat. Hukum bisnis mengatur berbagai bidang, antara lain : hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum perlindungan konsumen, surat berharga, pasar modal serta hak dan kekayaan intelektual dan berbagai bidang bisnis lainnya.
Demikian artikel mengenai hukum bisnis semoga bermanfaat.

Pengantar Hukum Bisnis

Pengantar Hukum Bisnis

Perjanjian
Pengertian perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata ialah: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Adapun asas-asas sebagai norma dasar dalam hukum perjanjian, terdiri dari:
(a) Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yaitu: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Jadi asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
Asas kebebasan berkontrak ini juga dibatasi bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak dilarang oleh  undang-undang, tidak bertentangan dengan  ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan (Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
(b) Asas Konsensualisme
Asas ini dapat diketahui dari Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang  Hukum Perdata. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu  adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas  konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada  umumnya tidak diadakan  secara formal, tetapi cukup dengan adanya  kesepakatan kedua  belah pihak (lisan).
(c) Asas  Pacta Sunt Servanda
Asas ini disebut juga sebagai asas kepastian hukum, asas ini berhubungan dengan akibat  perjanjian, Asas Pacta Sunt Servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh  para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang,  mereka tidak boleh  melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Asas ini dapat diketahui dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.
(d) Asas Itikad Baik
Asas itikad baik dapat diketahui dari Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undangundang Hukum Perdata, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan  asas bahwa para pihak yaitu pihak  kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.
(e) Asas Kepribadian
Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja.  Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1315 Kitab Undangundang Hukum Perdata menyebutkan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.
Sesuai dengan KUH perdata pasal 1320 syarat-syarat sahnya suatu perjainjian ada 4 syarat yaitu sepakat untuk mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Sedangkan unsur dari perjanjian adalah ada pihak-pihak sedikitnya dua orang, adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya prestasi yang akan dilaksanakan, adanya bentuk tertentu baik lisan maupun tertulis, dan adanya syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

2.2 Perjanjian jual beli
Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata Jual Beli adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Lahirnya suatu perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata disebabkan adanya kesepakatan dari para pihak (Asas Konsensualisme). Sehingga perjanjian jual beli dianggap telah terjadi pada saat dicapai kata sepakat antara penjual dan pembeli, hal yang demikian ini telah diatur dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “jual beli dianggap sudah terjadi antara para pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar” Dengan demikian jual beli itu sebenarnya sudah terjadi pada waktu terjadinya kesepakatan tersebut.

2.3 Perjanjian sewa-menyewa
Didalam Pasal 1548 KUH Perdata pengertian sewa-menyewa adalah “suatu perjanjian yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya”. Dan saat terjadinya perjanjian sewa-menyewa, sama halnya dengan perjanjian jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu perjanjian konsensual yaitu sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga.
Hak utama penyewa atas perjanjian sewa menyewa adalah memperoleh hak pemakaian atas barang yang disewanya dalam keadaan baik dari orang yang menyewakan sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Sedangkan hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima pembayaran harga atas benda yang disewakannya kepada penyewanya.

2.4 Wanprestasi dan berakhirnya perjanjian
Wanprestasi adalah  suatu kesengajaan atau kelalaian si debitur yang mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi prestasi yang harus dipenuhinya dalam suatu perjanjian dengan seorang kreditur atau si berhutang. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi, adalah sebagai berikut:
  • Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
  • Memenuhi prestasi tetapi tidak dapat pada waktunya;
  • Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;
  • Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
  • Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang  dijanjikan;
  • Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
  • Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Sedangkan suatu perjanjian akan hapus atau berkahir apabila terjadi minimal salah satu dari kondisi-kondisi berikut dibawah ini:
  • Karena pembayaran;
  • Karena penawaran;
  • Karena pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpangan atau  penitipan;
  • Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
  • Karena percampuran utang;
  • Karena pembebasan utang;
  • Karena musnahnya barang yang terutang;
  • Karena kebatalan dan pembatalan;
  • Karena berlakunya syarat batal;
  • Karena lewat waktu.

HUKUM ACARA PERDATA

 HUKUM ACARA PERDATA

I. PENDAHULUAN
A. Pengertian Hukum Acara Perdata
Hukum Acara perdata ialah kumpulan atau himpunan peratruran hukum yang mengatur perihal tata cara pelaksanaan hukum perdata atau penerapan peraturan-peraturan hukum dalam prakteknya.

B. Ruang lingkup
  1. tata cara orang bertindak dalam berperkara
  2. bagaimana tata cara penyelesaian suatu perkara itu dan bagaimana pula akibat-akibatnya yang harus dijalani atau di indahkan oleh para pihak yang berperkara.
  3. bagaimana akibatnya bila terjadi pelanggaran terhadap hal-hal diatas

C. Sumber-sumber Hukum acara perdata
  1. HIR
  2. RBG
  3. RV
  4. Undang-undang
  5. Yurisprudensi
  6. Adat Kebiasaan
  7. Doktrin
  8. Intruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung
  9. Hukum Islam

II. PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA PERDATA
A, Asas yang dapat menjadi pihak
  1. pada dasarnya setiap orang yang meras mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin memperthankan atau membelanya berwenang untuk bertindak selaku pihak selaku penggugat maupun selaku tergugat
  2. namun demikian beberpa persyaratn harus dipenuhi yakni :
a. mempunyai rechtsbevogdheid/ kewenangan untuk menjadi endukung hak
b. mempunyai hadelingsbekwoanheid/ kemampuanuntk bertindk/ mlakukan perbuatan hokum.

Siapa saja yang tidkmapu untuk brtindak di anngap tidk mampu pula untuk bertindak sebagai pihak di muka pengadilan.Yang diannggap tidak mampusebgi pihak

a. mereka yang belum cukup umur atau belum dewasa, mereka harus diwkili oleh walinya
b. mereka yang diletakkan dibswah pengampuan karena sakit ingatan (B.W Pasa 466. 452, RV Pasal 248 nomor 2)
c. para pemboros dan pemabuk. Ketidak mampuannya terbatas pada perbuatanny dalm bidang hokum harta kekayaan saja
d. seorag istri yag tundu pada BW tidk dapat bertindak sebagi pihak tana bantuan tana bantuan dari suaminya (BW pasal 110), kecuali dalam hal perceraian atau apabila ia dituntut dalam perkara pidana (BW pasal 111)
e. terhadap orang,yang telah meninggal dunia dapat pula dilakukan gugatan. Gugatanya ditujukan kepad ahli warisnya sekaligus (RV pasal 7,248 nomor 1 BW 1194)
Badan-badan hokum sebagai pihak:
Selain orng badan hokum juga dapat diajukan sebagai pihak adalh :
a. badan hukum melalui engurusnya atau wakilnya (BW pasal 1655, RV pasal 8 nomor 2) untuk mewakili bdan hokum, pengurus tidak memerlukan kasa khusus
b. badan hokum public gugatannya harus dialaatka kepada pemimpinnya (RV pasal 6 nomor 3)
c. jika yang digugat Negara maka orang yang mewakilinya tdak perlu disebut namanya dalam gugatan. Beberap peraturan perundang-undangan enunjuk dengan tegas siapa-siapa yang ditugaskan untuk ewkili badan hokum public ini, misalnya: gugatan terhadap pemerintah RI harus ditujukan kepada pimpinan departemen yang bersangkutan RV (pasal 6 nomor 1)


III. Surat Kuasa
surat kuasa ialah surat yang menerangkan telah terjadinya pemberian kusa dari satu pihak tertentu kepada pihak lainnya yan tertentu pula untuk bertindak sebagai wakil dalm mengurus kepentingan pemberi kuasa, bila pemberi kuasa berhlangan hadir.
1. Surat kuasa meurutt sifat isinya
  • Surat kuasa umum yakni surt kuasa yang menrngkan bhwa pemberian kuasatersebut umum atau meliputi berbagai macam hal
  • Surat kuasa khusus yakni surat kuasa yang secara tegas menerangkan bahwa pemberian kuasa itu hanya berlku khusus hal-hal tertentu saja misalnya khusus hanya berlaku khusus hanyauntuk perpanjangn surat-surat tanah
2. Surat kuasa bila dipandang dari sudut cara pembuatannya.
  • Surat kuasa dibawa tangan, yaitu surat kusayang dibuat untuk menjadi bahn bukti dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
  • Surat kuasa autentik, yaitu surat kuasa dibuat oleh notaries,parapihak tinggal menanda tangani ( dihadapan notaris yng bersngkutan)

Syarat-syarat pemberian kuasa
  1. memberikan hak dan kewenangan untuk bertindak atas nama pemberi kuasa atas nama pihak ketiga.
  2. surat kuasa langsung mengikat pada diri pemberi kuasa sepanjang tidak melampaui batas kewenagan
  3. pemberi kuasa sebagai pihak materil dan penerima kuasa sebagai Pihak formil sehingga akibat hukumnya pemberi kuasa terikat terhadap perbuatan hu8kum penerima kuasa
contoh surat kuasa
SURAT KUASA
NO……………
Yang bertanda tangan dibwah ini :
Nama : Haji Tohir Gazali Yudha
Alamat : Jalan Yudistira III/14 Surabaya
Pekerjaan : Pedagang
Dengan ini memberi kuasa kepada :
Nama : Mochtar Tohar, S.H
Yudhi Kabisat, S.H

ADVOKAT DAN PENGACARA
BERSAMA-SAMA ATAU SENDIRI-SENDIRI
Alamat Kantor: Jalan Babilonia XIV/ 40, Surabaya

KHUSUS
untuk mewakili pemberi kuasa dalam hal :
1. membeat/mengajukan jawaban, duplik, kesimpulan, berbagai argumentasi/ pembuktian diberbagai upaya hukum dalam perkara nomor 188/Pdt/G/2005 di Pengadilan Negeri Surabaya, untuk selanjutnnya disebut : TERGUGAT
2. Menandatangani segala surat-surat yang diperlukan untuk urusan ini.
3. …………………………………………………………………………………..
4. ……………………. ……...dan seterusnya…………………………………….


Yang diberi kuasa
ttd.
(Mochtar Tohar, S.H)

ttd
(Yudhi Kabisat, S.H) Jakarta, 11 Juli 2005
Yang Memberi Kuasa
ttd.
(Haji Tohir Gazali Yudha)

VI. Surat Gugatan
A. Pengertian
surat gugatan adalah surat permhaonan yang
B. Bentuk-bentuk surat gugatan
bentuk gugatan perdata yang dibenarkan undang-undang dalam prakatik dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berbentuk lisan
Bentuk gugatan lisan diatur dalam pasal 120 HIR (pasal 144 RBG) yang menegasakan:
Bilamana penggugat buta huruf maka surat giugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya.
Ketentuan ini dibuat untuk mengakomodasi kepentingan anggota masayarakat buta huruf yang sangat besar jumlahnya pada masa pembentukan ketentuan ini. Ketentuan ini sangat bermanfaat membantu masyarakat buta huruf yang tidak mampu membuat dan memformulasi gugatan tertulis. Mereka dapat mengajukan gugatan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang oleh undang-undang diwajibkan untuk mencatat dan menyuruh catat gugat lisan, dan selanjutnya Ketua PN memformulasinya dalam bentuk tertulis. Selain itu, ketentuan ini melepasakan rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk seorang kuasa atau pengacara, karena tanpa bantuan pengacara dapat memperoleh bantuan pertolongan dari Ketua PNuntuk membuat gugatan yang diinginkannya.
Tanpa mengrangi penjelasan diatas, ada pihak yan berpendapat, ketentuan ini tidak relevan lagi. Bukankah tingkat kecerdasan masyarakat sudah jauh meningkat dibanding masa lalu. Namun demikian, memperhatikan luasanya Indonesia, serta tingkat kecerdasan yang tidak merata terutama di pelosok pedesaan, dihubungkan dengan mahalnya biaya jasa pengacara, ketentuan Pasal 120 HIR, dianggap masih perlu dipertahankan dalam pembaruan hukum acara perdata yang akan datang.
Terlepas dari hal diatas, terdapat beberapa segia yang perlu dibicarakan mengenai pengajuan gugatan secara lisan. Yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut

2. Bentuk tertulis
Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 RBG). Menurut pasal ini gugatan perdata harus dimasukkan kepada PN dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau kuasanya. Memperhatikan ketentuan ini, yang berhak dan berwenang membuat dan mengajukan guagatan perdata adalah sebagai berikut :
 Penggugat sendiri
 Kuasa
C. Syarat-syarat surat gugatan
1. Ditujukan (dialamatkan) kepada PN sesuai kompetensi relative
Surat gugatan secara formil harus ditujukan dan dialamatkan kepada PN sesuai dengan kompetensi relatif. Harus tegas dan jelas tertulis PN yang dituju, sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif :
 Mengakinatkan gugatan mengalami cacat formil , karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada PN yang berada di luar wilayah hukum yang memeriksa dan mengadilinya.
 Dengan demikian gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verkland) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili.
2. Diberi tanggal
Bertitik tolak dari ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR dihubungkan dengan pengertian akata sebagai alat bukti pada dasarnya tidak mewajibkan pencantuman tanggal sebagai syarat formil. Oleh karena ditinjau dari segi hukum :
 Pencantuman tanggal, tidak imperatif dan bahkan tidk merupakan syarat formil surat gugatan
 Dengan demikian, kelalaian atas pencantuman tanggal, tidak mengakbatkan surat gugatan mengandung cacat formil
 Surat gugatanyang tidak mencantumkan tanggal, sah menurut hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyataka gugatan tidak dapt diterima
Namun demikian, sebaikanya dicantumkan guna menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penandatanganan surat gugatan, sehingga apabila timbul masalah penandatanganan surat gugatan berhadapan dengan tanggal pembuatan dan penanda tanganan surat kuasa , segera dapat diselesaikan.
3. Ditandatangani penggugat atau Kuasa
 Tanda tangan ditulis dengan tangan sendiri
 Cap jempol disamakan dengan tanda tangan dengan berdasarkan St. 1919-776
4. Identitas para pihak
Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yamng tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada
Syarat identitas yang harus disebut dalam surat gugatn bertitik tolak dari ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk :
 Menyampaikan panggilan, atau
 Menyampaikan pemberitahuan
Dengan demikian, oleh karena tujuan utama pencantumanidentitas agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan, identitas yang wajib disebut, cukup meliputi :
Nama Lenkap
 Nama terang dan lengkap, termasuk gelar atau Alias (jika ada)
 Kekeliruan penyebutan nama yang serius
 Penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (Strict Law) tetapi harus dengan lentur (Flexible)
 Penulisan nama perseroan harus lenkap dan terang
Alamat atau tempat tinggal
Penyebutan identitas lain tidak imperatif

5. Fundamentum Petendi
Fundamentum petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (grondslag van de lis). Dalam praktik peradilan terdapat beberapa istilah yang akrab digunakan, antara lain :
 Positum atau bentuk jamak disebut posita gugatan, dan
 Dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan.

a. unsur fundamentum petendi
fundamentum petendi yang dianggap lengkap memnuhi syarat, memuat dua unsur:
1) Dasar hukum (Rechtlijke Grond)
Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:
 Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
 Antara penggugat dan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa
2) Dasar fakta (Feitelijke Grond)
Memuat penjelasan pernyataan mengenai :
 Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara manapun dengan pihak tergugat.
 Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

b. Dalil gugat yang dianggap tidak mempunyai dasar hukum
Beberapa masalah dalil gugatan yang dianggap tidak memenuhi atau tidak memiliki landasan hukum:
 pembebasan pemidanaan atas laporan tergugat, tidak dapat dijadikan dasar hukum menuntut ganti rugi
 dalil gugatan brdasarkan perjanjian tidak halal
 gugatan tuntutan ganti rugi atas pebuatan melawan hukum (PMH)
 dalil gugatan yang tidak berdasarkan sengketa, dianggap tidak mempunyai dasar hukum
 tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta dianggap gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum.
 Dalil gugatan yang mengandung saling pertentangan
 Hak atas objek gugatan tidak jelas

6. Petitum Gugatan
Supaya gugatan syah dalam arti tidak mengandung cacat formil harus mencatumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat berupa deskripsi yang jelas menyebut satu-persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yag harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat . Dengan arti lain petitum gugatan berisituntutan atau permintaan trhadap pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman kepada tergugat atau kepadakedua belah pihak.
Cara penyusunan surat gugatan
a. Substantiaring Theorie
Menghendaki agar penyusunan suatu surat gugatan itu menguraikan secara jelas dan nyata peristiwa-peristiwa hukum yang mendahuluinya.
b. Individualstering Theorie
Menghendaki kejadian-kejadian yang disebutkan dalam surat gugatan cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tidak perlu kejadian yang mendahului diuraikan dalam surat gugatan karena dapat dikemukakan pada sidang tahap pembuktian.

V. SURAT PERMOHONAN
Permohonan atau gugatan voluntair adalh permaslahan perdata ang dijkan dalambentuk permohonan yang ditanda tngani pemohon atau kuasanya yng ditujkan kepada ketua Pengadilan Negeri.

Bentuk-bentuk surat permohonan
1. Bidang hukum keluarga
Diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga
a. permohonan izin poligami berdasarkan pasal 5 UU nomor 1 tahun 1974
b. permohonan ingin melangsungkan perkawinan tanpa izin orang tua berdasarkan pasal 6 ayat 5 UU nomor tahun 1974
c. permohonan pencegahan perkawinan berdasarkan pasal 13 jo pasal 17 ayat 1 UU nomor 14 tahun 1970
d. permohonan dispensasi nikah bagi calon mempelai pria yang belum berumur 16 tahun berdasar pasal 7 UU nomor 1 tahun 1974
e. tugas permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan pasal 25, 26, dan 27 UU nomor 1 tahun 1974
f. permohonan pengangkatan wali berdasarkan pasal 23 ayat 2 kompilasi hukum Islam, Kepres nomor 1 tahun 1991 jo peraturan menteri agama no. 2 tahun 1987.
g. permohonan penegasan berdasarkan penggarisan yang diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1983 tanggal 30 september 1983 tentang penyempurnaan SEMA nomor 2 tahun 1979
2. bidang paten yang diatur dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2000
Permohonan kepada pengadilan niaga agar menerbitkan penetapan segera dan efektif berdasarkan pasal 125.
3. bidang perlindungan konsumen berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
4. permohonan berdasarkan UU no.5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan
5. permohonan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
6. permohonan berdasarkan UU no. 1tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
7. permohonan berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Cara Pembuatan Surat Permohonan

VI. PENDAFTARAN SURAT GUGATAN DAN SURAT PERMOHONAN
A. Tempat pendaftaran
menurut pasal 118 HIR/ 142 RBG mengatur hal tersebut yang mengatakan :
1. gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang pengadilan negeri harus diajukan dengan surat gugatan yang di tandatangani oleh penggugat atau oleh orang yang dikuasakan kepada ketua PN yang dalm daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat
2. jika tidak diketahui tempat tingggalanyagugatan diajukan pada PN tempat kediaman tergugat
3. apabila tergugat terdiri dari 2 orang atau lebih gugatan diajukan pada tempat tinggal salah seorang daripada tergugat terserah pilihan dari penggugat itu.
4. apabila pihak tergugat ada 2 orang misalnya seorang yang berutang dan yang lainnya sebagai penjamin maka gugatan haruis diajukan kepada PN pihakl yang berutang.
5. apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tyergugat tidak dikenal gugatan diajukan kepada ketua PN tempat tinggal penggugat
6. atau kalau gugatan itu tentang benda tidak bergerak, dapat juga diajukan kepada ketua PNdimana barang tetap itu terletak. Jika benda tidak bergerak itu terletakdalam beberapa daerah hukum PN, maka gugatan diajukan kepada ketua salah satu PN, menurut pilihan PN.

Pemeriksaan surat gugatan atau permohonan
Pemeriksaan surat gugatan atau permohonan sesuai dengan pasal 61 UU Nomor 2 tahun 1986 diperiksa oleh panitera dan dicatat kedalam suatu daftar perkara. Perkara-perkara yang masuk tidak akan didaftara atau dicatat seandainya biaya perkara belum dilunasi sesuai dengan pasal 121 ayat 4 HIR yang mengharuskan membayar ongkos perkara.
Prosedur dan syarat-syarat pendaaftaran :
1. pembayaran biaya perkara diperuntukkan untuk :
a. biaya pemanggilan
b. pemberitahuan kepada pihak berperkara atau pemohon
c. administtrasi
2. bebas biaya perkara diperuntukkan bagi pemohon atau penggugat yang tidak mampu atau berekonomi lemahhal ini harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan atau pejabat yang berwenang